Listrik Indonesia | Ketua Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO), Hendra Suryakusuma mengungkapkan bahwa industri data center di Indonesia saat ini menghadapi tantangan dalam pemenuhan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan teknologi terbaru, khususnya untuk mendukung pengembangan artificial intelligence (AI) data center. Hal tersebut ia ungkapkan dalam agenda Media Masterclass di Schneider Electric Indonesia Headquarters pada Rabu (20/05/2026).

Hendra menjelaskan pertumbuhan industri data center berlangsung sangat cepat, terutama dari sisi perkembangan teknologi. Namun, di sisi lain, kapasitas pengembangan sumber daya manusia dinilai masih terbatas.

Menurut dia, kondisi tersebut menyebabkan ketersediaan tenaga kerja yang mampu memenuhi kebutuhan operasional AI data center di Indonesia masih belum memadai.

“Pertumbuhan industri data center secara teknologi berlangsung sangat cepat. Di sisi lain, peluang talent development kita masih terbatas. Akibatnya, tenaga kerja yang mampu melayani kebutuhan AI data center di Indonesia juga masih sangat terbatas,” ujar Hendra.

Ia mencontohkan kondisi di Batam yang saat ini mengalami pertumbuhan industri data center cukup pesat. Namun, percepatan pertumbuhan industri tersebut dinilai belum diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia lokal yang memadai.

Hendra menyebut sejumlah perusahaan data center di Batam akhirnya merekrut tenaga kerja dari Jakarta maupun luar negeri untuk memenuhi kebutuhan operasional.

“Apalagi kalau berbicara Batam. Pertumbuhan industrinya sangat pesat, tetapi sumber daya manusianya benar-benar terbatas. Akhirnya banyak pekerja dari Jakarta, bahkan sebagian dari Malaysia, datang ke Batam untuk bekerja di data center,” katanya.

Selain itu, Hendra mengungkapkan terdapat minat tenaga kerja asing dari sejumlah negara untuk bekerja di industri data center Indonesia, termasuk dari India dan Bangladesh.

Meski demikian, IDPRO menyatakan telah menyampaikan kepada para pemangku kepentingan agar prioritas penyerapan tenaga kerja tetap diberikan kepada pekerja asal Indonesia.

“Sebagai gambaran, banyak tenaga kerja dari India dan Bangladesh juga sangat ingin bekerja di Indonesia. Namun kami sudah menyampaikan kepada para pemangku kepentingan agar tetap memprioritaskan tenaga kerja dari Indonesia terlebih dahulu,” tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rentetan aksi begal, jambret, hingga pencurian dengan kekerasan belakangan membuat keresahan warga Jakarta meningkat.

Dalam beberapa pekan terakhir, kasus kriminal jalanan terjadi berulang di sejumlah wilayah, terutama di Jakarta Barat, mulai dari pembegalan bersenjata tajam, curanmor bersenjata api, hingga pembacokan di jalanan.

Situasi itu membuat sebagian warga mulai mengubah kebiasaan mereka saat bepergian, terutama pada malam hari.

Ada yang memilih pulang berkonvoi, memacu kendaraan lebih cepat di jalan sepi, hingga merasa panik ketika ada kendaraan lain mendekat dari belakang.

Di tengah situasi tersebut, Jakarta Barat bahkan sempat dijuluki bak “Gotham City” oleh sebagian warga, merujuk kota fiktif sarang kriminal dalam film Batman.

Salah satu warga yang merasakan keresahan itu adalah Fajar (26), pekerja di kawasan SCBD yang tinggal di Duri Kosambi, Cengkareng.

Ia mengaku kini selalu waswas saat melintasi Jalan Arjuna Utara, Kebon Jeruk, kawasan yang baru-baru ini menjadi lokasi pembegalan brutal.

“Sekarang kalau lewat situ ngebut aja udah, bawa 80-90 (km/jam) kalau memang kosong, yang penting enggak dibegal,” ujar Fajar kepada Kompas.com, Selasa (19/5/2026).

Fajar mengatakan dirinya juga mulai curiga terhadap orang-orang yang berdiri di pinggir jalan pada malam hari.

Bahkan, ia beberapa kali meminta rekan kerjanya untuk pulang bersama agar merasa lebih aman.

Kecemasan serupa dirasakan Shadam, warga Cengkareng yang bekerja di Gambir, Jakarta Pusat.

Menurut dia, maraknya video kriminalitas bersenjata di media sosial membuat warga semakin takut bepergian, bahkan pada siang hari.

"Jangankan malam, sekarang orang kalau nyolong motor itu pasti bawa senpi, dan mereka berani siang-siang," kata Shadam.

Polisi Bentuk Tim Pemburu Begal

Maraknya aksi kriminal jalanan membuat Polda Metro Jaya membentuk Tim Pemburu Begal yang akan berpatroli selama 24 jam di titik-titik rawan kejahatan di Jakarta hingga wilayah penyangga seperti Depok, Bekasi, dan Tangerang.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanudin mengatakan tim tersebut dibentuk untuk memperkuat respons cepat kepolisian terhadap maraknya begal dan kejahatan jalanan.

“Kami juga sudah menyiapkan Tim Pemburu Begal yang siap beraksi 24 jam untuk bersama-sama kita menjaga Jakarta lebih aman lagi,” kata Iman.

Tim tersebut dibekali senjata api dan akan diperkuat patroli pada jam-jam rawan.

Polisi juga menggandeng pegiat media sosial untuk mempercepat pelaporan dan penindakan kasus yang terekam warga.

Adapun selama lima bulan terakhir, polisi menangkap 103 tersangka dalam 171 kasus kejahatan jalanan atau pencurian. 13 di antaranya bermula dari laporan lewat media sosial.

Meski begitu, Polda Metro Jaya memastikan penggunaan senjata api hanya dilakukan dalam kondisi yang membahayakan keselamatan masyarakat maupun petugas.

Iman menegaskan seluruh personel tetap wajib berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang mengatur prinsip legalitas, proporsionalitas, dan nesesitas dalam penggunaan kekuatan.

“Apabila mereka terlihat menggunakan senjata api dan akan menggunakan senjata api untuk melawan petugas dan membahayakan masyarakat, maka kami tidak akan pernah ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas dan terukur,” ujar dia.

Wacana tindakan keras terhadap begal juga muncul dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.

Ia meminta seluruh Polda mengambil langkah tegas terhadap pelaku begal, termasuk “tembak di tempat”.

Menurut Sahroni, tindakan keras diperlukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat di tengah meningkatnya keresahan akibat begal di berbagai daerah.

Kritik soal Potensi Pendekatan Represif

Namun, pembentukan Tim Pemburu Begal menuai kritik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan menilai penggunaan istilah “pemburu” berpotensi mendorong pendekatan represif dalam penanganan kriminalitas jalanan.

“Harusnya ditangkap dan diproses hukum, bukan kemudian dibunuh. Kalau dia dibunuh, maka polisi kehilangan fungsi utamanya sebagai penegak hukum,” kata Fadhil.

LBH Jakarta juga menyinggung pengalaman penanganan kriminalitas jalanan menjelang Asian Games 2018 yang disebut menimbulkan korban jiwa.

Karena itu, Fadhil mengingatkan penggunaan senjata api harus menjadi pilihan terakhir atau last resort. Menurut dia, persoalan begal tidak cukup diselesaikan hanya lewat pendekatan keamanan.

Faktor kesejahteraan, pengawasan wilayah, hingga infrastruktur kota juga dinilai turut memengaruhi tingginya kriminalitas jalanan.

“Pemerintah daerah juga harus ditarik ke sini. Enggak bisa cuma di kepolisian,” ujar Fadhil.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar juga mengingatkan bahwa tindakan penembakan tanpa proses hukum berpotensi melanggar prinsip negara hukum.

“Ini pikiran orang pragmatis yang hanya berorientasi pada hasil meski caranya melanggar hukum,” kata Abdul Fickar.

Mengapa Begal Marak?

Kriminolog sekaligus Guru Besar FISIP Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menilai maraknya begal dan jambret di Jakarta terjadi karena modus tersebut masih dianggap efektif oleh pelaku.

Menurut Adrianus, pelaku mengandalkan kecepatan, kejutan, dan intimidasi untuk melumpuhkan korban di jalanan, terutama ketika korban sendirian di lokasi sepi.

“Begal dan jambret itu mengandalkan kecepatan, ketidakterdugaan dan penggentaran. Selama modus ini ampuh, akan dicoba terus,” ujar Adrianus.

Ia menilai kondisi jalan yang sepi dan minim pengawasan membuat pelaku lebih mudah beraksi.

Karena itu, Adrianus mengimbau masyarakat menghindari bepergian sendirian di lokasi rawan, terutama pada malam hari.

Selain itu, ia menilai istilah “tembak di tempat” sebenarnya tidak tepat secara hukum. Menurut dia, tindakan kepolisian tetap harus mengedepankan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan.

CCTV Diintegrasikan, Pemprov Perkuat Pengawasan

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya mulai memperkuat sistem pengawasan kota melalui integrasi CCTV dari MRT, LRT, Transjakarta, hingga gedung-gedung tinggi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pada tahap awal sekitar 24.000 CCTV akan diintegrasikan dalam satu sistem pengawasan real time.

Menurut Pramono, langkah tersebut diharapkan dapat membantu aparat mendeteksi kejahatan jalanan lebih cepat, termasuk begal dan pencurian dengan kekerasan.

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan rekaman CCTV nantinya juga dapat digunakan untuk membantu penyelidikan dan pengungkapan kasus kriminal.

Dapatkah Meredam Teror Begal?

Meski begitu, meningkatnya patroli, pembentukan tim khusus, hingga integrasi ribuan CCTV masih menyisakan pertanyaan besar, yakni apakah langkah-langkah tersebut cukup efektif meredam begal dan kriminalitas jalanan di Jakarta?

Di satu sisi, masyarakat menginginkan rasa aman yang lebih nyata di jalanan Jakarta.

Namun di sisi lain, pendekatan keamanan yang terlalu keras juga memunculkan kekhawatiran soal potensi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

Di tengah situasi itu, Jakarta kini bukan hanya sedang menghadapi persoalan kriminalitas jalanan, tetapi juga mencari titik keseimbangan antara keamanan publik dan penegakan hukum yang tetap berada dalam koridor hukum.

(Reporter: Ridho Danu Prasetyo, Hanifah Salsabila, Muhammad Isa Bustomi, Ruby Rachmadina)

Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis empat tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 120 hari pidana penjara kepada Ibrahim Arief atau Ibam. Putusan ini diwarnai perbedaan pendapat atau Dissenting Opinion (DO) oleh dua hakim anggota.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, hakim menyatakan Ibam selaku tenaga konsultan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terbukti bersalah merugikan keuangan negara dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun anggaran 2020-2022.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ibrahim Arief alias Ibam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun," ujar ketua majelis hakim Purwanto S Abdullah saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (12/5).

Dalam putusannya, hakim menyatakan dengan tegas Ibam harus menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan), tidak lagi sebagaimana tahanan kota.

Ibam memang dinyatakan tak terbukti menguntungkan diri sendiri sebagaimana Pasal 603 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun, jika mengacu pada Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), ada ketentuan pidana terhadap perbuatan melawan hukum memperkaya orang lain atau korporasi.

Berdasarkan fakta persidangan, pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) terbukti memberi keuntungan bagi banyak pihak termasuk perorangan maupun korporasi.

Dalam pertimbangannya, hakim memahami yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan seorang konsultan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum asal memberi masukan secara objektif.

Lewat bukti-bukti yang muncul di persidangan, Ibam pada 21 Februari 2020 disebut mengetahui dan menuangkan dalam suatu catatan perihal tiga kelemahan Chromebook. Seperti perihal keterbatasan koneksi internet dan keterbatasan terhadap aplikasi-aplikasi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Namun, dalam rapat-rapat berikutnya, lanjut hakim, Ibam tetap memaparkan dengan hanya menonjolkan keunggulan Chromebook dan mengarahkan pengadaan pada hal tersebut saja.

"Perbuatan terdakwa tersebut telah melampaui koridor memberi masukan secara objektif," ucap hakim anggota Sunoto.

Hakim bilang, pada 23 Januari 2020, Ibam sebetulnya juga sudah mengetahui bahwa Chromebook bukanlah pilihan yang tepat Teknologi dan Informasi (TIK) untuk pendidikan dasar dan menengah.

Lewat keterangan saksi-saksi dan hasil forensik pada salah satu handphone, hakim menyebut Ibam diketahui masuk ke dalam grup WhatsApp yang di dalamnya ada Nadiem dan staf khususnya.

Dari hal itu, hakim menyebut Ibam bukan sebagai konsultan eksternal yang netral, melainkan sebagai engineer leader (pemimpin teknis) organik dalam jaringan kekuasaan yang direkrut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim untuk mewakili kepentingannya.

Sebagai pemimpin teknis, Ibam menerima upah Rp163 juta setiap bulan.

"Terdakwa memiliki posisi strategis dengan akses langsung ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan staf khusus menteri," ungkap hakim.

Hakim juga menyinggung pengakuan terdakwa yang menyebut harga jual Chromebook sekitar Rp2 juta. Namun, dalam pengadaan yang menjadi pokok masalah, hakim menyebut ada penggelembungan harga Rp4 juta per unit Chromebook.

Sebagai pemimpin teknis, Ibam menerima upah Rp163 juta setiap bulan.

"Terdakwa memiliki posisi strategis dengan akses langsung ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan staf khusus menteri," ungkap hakim.

Hakim juga menyinggung pengakuan terdakwa yang menyebut harga jual Chromebook sekitar Rp2 juta. Namun, dalam pengadaan yang menjadi pokok masalah, hakim menyebut ada penggelembungan harga Rp4 juta per unit Chromebook.

Dengan demikian, hakim menyimpulkan kerugian keuangan negara dalam perkara ini jauh lebih besar dibandingkan dengan hasil audit penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dijadikan acuan oleh pihak Kejaksaan Agung.

Perkara ini diputus oleh ketua majelis Purwanto S. Abdullah dengan hakim anggota Sunoto, Eryusman, Mardiantos, dan Andi Saputra.

Hakim anggota Eryusman dan Andi Saputra memiliki pendapat berbeda. Keduanya memandang Ibam seharusnya tidak divonis bersalah karena unsur delik yang didakwakan jaksa tidak terpenuhi.

Perbedaan pendapat itu di antaranya menyoroti latar belakang Ibam yang tidak mempunyai hubungan dengan saksi-saksi lain di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelum waktu tindak pidana atau tempus delicti terjadi.

Ibam juga disebut tidak terbukti melakukan pendekatan atau lobi-lobi terhadap pihak-pihak internal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berwenang terkait perencanaan anggaran.

Harga Chromebook yang disodorkan Ibam, kata Andi, hanya mengacu pada penjualan di market place dan bersifat rekomendasi.

Putusan hakim tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah karena para pihak mempunyai waktu maksimal 7 hari kerja untuk menyampaikan sikap.

Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, tepatnya pada persidangan Kamis, 16 April 2026, Ibam dituntut dengan pidana 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan.

Jaksa juga menuntut majelis hakim agar menjatuhkan pidana tambahan kepada Ibam berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp16,92 miliar subsider 7 tahun dan 6 bulan penjara.

Berdasarkan fakta persidangan, jaksa meyakini Ibam bersalah melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 KUHP juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Dalam menjalani proses hukum ini, Ibam tidak dilakukan penahanan Rutan. Dia ditetapkan sebagai tahanan kota karena memiliki riwayat penyakit jantung kronis. Meski begitu, terhadap dirinya telah dipasangkan alat elektronik (detektor) untuk pemantauan.

Menurut jaksa, kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kemendikbudristek diduga merugikan keuangan negara sejumlah Rp2,18 triliun.

Secara rinci, kerugian keuangan negara meliputi Rp1,56 triliun terkait program digitalisasi pendidikan pada Kemendikbudristek, serta senilai 44,05 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp621,39 miliar akibat pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat.

Tindak pidana tersebut diduga melibat pihak lain, antara lain Nadiem Anwar Makarim, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, serta Jurist Tan yang saat ini masih buron.

Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih sudah divonis bersalah. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Mulyatsyah selaku mantan Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020 dengan pidana 4,5 tahun penjara serta pidana denda sejumlah Rp500 juta subsider 120 hari.

Dia juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp2,28 miliar subsider 2 tahun penjara.

Sedangkan Sri Wahyuningsih selaku mantan Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021 divonis dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp500 juta subsider 120 hari pidana kurungan.

(ryn/fra)

KOMPAS.com - Timnas Futsal Indonesia mengalami lonjakan pada ranking futsal FIFA dan kini menempati posisi ke-14 dari sebelumnya 24.

Dalam update ranking futsal FIFA terbaru per 8 Mei 2026, Timnas Futsal Indonesia meraih 1269.82 poin.

Indonesia tepat berada di bawah Kroasia yang menghuni ranking 13 dan meraih 1312.03 poin. Tim Garuda juga hanya dua tingkat di bawah Jepang yang duduk di posisi ke- 12 dan meraih 1315.11 poin.

Sebab Timnas Futsal Indonesia Alami Lonjakan Peringkat FIFA

Timnas Futsal Indonesia mengalami lonjakan peringkat FIFA dengan keberhasilan melaju ke final Piala Asia Futsal 2026 yang digelar di Indonesia Arena pada Februari 2026.

Kala itu, tim yang diasuh oleh Hector Souto mampu menekuk beberapa tim tangguh seperti Vietnam yang kini duduk di peringkat ke-22 dan juga Jepang.

Timnas Futsal Indonesia juga mampu menyulitkan Iran yang kini menjadi penguasa futsal Asia dengan duduk di posisi kelima peringkat futsal dunia.

Timnas Indonesia kalah dari Iran melalui babak adu penalti dengan skor 4-5 usai bermain imbang dengan skor 5-5 sampai perpanjangan waktu.

Selain itu, Timnas Indonesia baru-baru ini melaju ke Piala AFF Futsal 2026 dan kalah tipis 1-2 dari tuan rumah Thailand.

Dalam ranking FIFA yang terpantau pada hari Jumat (8/5/2026), Brasil masih menduduki posisi puncak usai memenangkan Copa America Futsal 2026.

Kemudian, posisi kedua hingga kelima diisi oleh Portugal, Spanyol, Argentina, dan Iran sang penguasa futsal Asia.

Di bawah Iran, ada beberapa negara, seperti Maroko, Rusia, Kazakhstan, Ukraina, dan Perancis yang melengkapi posisi 10 besar.

Sementara, di regional ASEAN, Thailand (posisi 11) jadi yang teratas, disusul Indonesia (14). sementara Vietnam masih bertahan di peringkat ke-22 dalam ranking FIFA.

Peringkat Timnas Futsal Putri Indonesia

Selain futsal Putra, Brasil juga menguasai sektor futsal putri dalam peringkat FIFA yang terbaru.

Spanyol, Portugal, Argentina, dan Italia kemudian melengkapi posisi lima besar ranking FIFA untuk futsal putri.

Timnas futsal putri Indonesia turun tiga peringkat pada peringkat FIFA terkini dari 18 ke 21 dengan meraih 1033.44 poin.

Sementara, khusus di antara tim Asia, Timnas Futsal Putri Indonesia berada di peringkat ketujuh di bawah Jepang, Thailand, Iran, Vietnam, Taiwan, dan China.