Banyak dari kita yang mungkin tahu apa yang akan terjadi bila telat bayar hutang, apalagi dari pinjaman online ilegal. Makian, hingga teror sering dialami. Anchor CNN Indonesia Rully Kurniawan kali ini mengajak Anda menyelami lebih dalam, seperti apa efek domino dari pinjol dan bagaimana trik pinjol ilegal yang makin canggih menyergap mangsanya.

Warga di Jalan Indramayu, Menteng, Jakarta Pusat, memprotes munculnya tiang portal di akses jalan permukiman.

Warga mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi maupun informasi terkait pemasangan portal tersebut.

Sorotan warga semakin menguat setelah ditemukan penanda bertuliskan APBD DKI 2025 pada area tiang portal.

Ketua RT setempat, N Puji Siregar, menduga pekerjaan tersebut dilakukan oleh pemerintah. Namun, hingga video ini ditayangkan, belum ada penjelasan resmi dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Warga juga mempertanyakan dugaan keterkaitan pemasangan portal dengan seorang pejabat negara yang tinggal di kawasan tersebut.

Puji menegaskan dirinya tidak ingin menuduh pihak tertentu dan meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai siapa yang memasang portal serta alasan pembangunannya.

Sebagai bentuk protes, pengurus lingkungan memasang papan berisi sejumlah aturan di atas tiang portal dan mengirimkan surat kepada sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta mengembangkan fitur AI Image Detection pada aplikasi JAKI setelah muncul kasus petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Kalisari, Jakarta Timur, yang merekayasa laporan warga menggunakan kecerdasan buatan (AI).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Marulina Dewi Mutiara mengatakan pengembangan fitur tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi dan arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Fitur itu ditujukan untuk memastikan foto dalam laporan yang masuk melalui JAKI valid.

“Setelah kejadian yang kemarin, ya, yang terjadi, melakukan evaluasi seperti arahan Bapak Gubernur, bahwa aplikasi JAKI ini harus terus dikembangkan untuk memberikan optimalisasi layanan kepada masyarakat,” kata Marulina saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/8).

Marulina menjelaskan AI Image Detection bekerja ketika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengunggah bukti setelah menyelesaikan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

“Nah, ini pada saat mereka mengepos (unggah), itu akan tertolak karena sudah diinject AI Image Detection,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat dua sistem deteksi yang kini diterapkan. Pertama, sistem dapat mendeteksi gambar yang dibuat menggunakan AI.

“Kedua, kalaupun dia sudah melakukan image dari AI kemudian di-recapture dengan handphone yang lain, kami pun menginject AI Recapture Image Detection,” jelas Marulina.

Dengan sistem tersebut, petugas di lapangan diharapkan tidak dapat mengakali sistem dengan memotret ulang gambar hasil AI menggunakan perangkat lain.

“Jadi ada dua yang kita inject untuk meningkatkan kualitas dari aplikasi JAKI ini,” katanya.

Marulina mengatakan pengembangan fitur tersebut diharapkan membuat petugas lebih berhati-hati dalam mengunggah bukti penyelesaian pengaduan.

“Mudah-mudahan dengan pengembangan ini bisa membuat teman-teman yang di wilayah makin hati-hati dan juga memastikan bahwa laporannya semakin valid,” tuturnya.

Kasus Laporan AI PPSU Kalisari

Sebelumnya, kasus PPSU di Kalisari mencuat setelah ditemukan laporan warga terkait parkir liar yang diduga direkayasa menggunakan AI.

Imbas kejadian tersebut, Lurah Kalisari dibebastugaskan, sementara tiga petugas PPSU yang terlibat dijatuhi sanksi peringatan pertama (SP 1).

The Directors Guild of America and IATSE are urging California Attorney General Rob Bonta to settle his antitrust lawsuit with Paramount, arguing that prolonged uncertainty over the Warner Bros. Discovery merger is bad for the industry.

The two unions wrote a letter to Bonta and Paramount Skydance CEO David Ellison on Wednesday, urging the two sides to come to an agreement that would include conditions to address concerns over harms to competition.

“While we have been consistent in our view that mergers, such as this one, historically offer few benefits to workers, we are also particularly concerned about the negative impact a delay in the decision regarding the proposed merger will have on our members and the industry at large,” the two unions wrote.

The letter puts the two unions at odds with the Writers Guild of America, which filed its own antitrust suit to try to block the merger. The antitrust case has created other divisions within the industry, as both Regal Cinemas and AMC Theatres have endorsed the merger, while the theater trade group — Cinema United — adamantly opposes it.

Bonta led a coalition of 12 states to sue to block the merger in July, arguing that the deal creates illegal consolidation in the basic cable and theatrical distribution markets. Judge Araceli Martinez-Olguin issued a temporary retraining order to pause the deal, and last week set a March 2 trial date, four months later than Paramount’s preferred schedule.

Ellison has been working to rally support for the deal within the industry, while also trying to bring pressure on Bonta to come to the negotiating table. Bonta has repeatedly said that he is not interested in “behavioral” remedies — such as a pledge to release 30 movies a year with a 45-day window — but is focused on a structural solution, which Paramount has thus far been unwilling to entertain.

The letter was signed by Russell Hollander, national executive director of the DGA, and by Matthew Loeb, the international president of IATSE. The letter argues that the March 2 trial date is “damaging” to an “already struggling industry.”

“As our members struggle to find employment, the uncertainty surrounding the proposed merger is only making matters worse,” the letter states. “We are aware of productions that have been put on hold or canceled altogether, leading to further reductions in available work for our members and other industry workers.”

The letter urges the two sides to agree on conditions, many of which Paramount has already agreed to, such as the maintenance of the two studios as separate entities that will each produce at least 15 films a year. The unions also suggest that Paramount commit to continue licensing content from outside production companies at the same rate as before the merger.

If the states and Paramount cannot reach a deal, the unions urge them both to agree to an earlier trial date. However, while Paramount has been eager for an accelerated timeline, the states asked the judge for time to depose Paramount executives and obtain documents in order to bolster its case.

Meluasnya kebakaran di wilayah Gunung Bromo membuat aktivitas wisatawan ditutup. Penutupan diberlakukan pada dua pintu masuk lainnya, yakni melalui Wonokitri, Kabupaten Pasuruan dan Cemorolawang, Kabupaten Probolinggo, mulai Sabtu 8 Agustus 2026.