Nomor ponsel yang tiba-tiba kehilangan sinyal dan tidak dapat digunakan perlu diwaspadai karena bisa menjadi tanda terjadinya modus kejahatan SIM Swap Fraud. Dalam aksi ini, pelaku mengambil alih nomor telepon korban untuk mengakses berbagai akun digital, termasuk layanan yang terhubung dengan nomor tersebut. Masyarakat diimbau untuk mengenali tanda-tanda SIM Swap Fraud dan meningkatkan keamanan data pribadi agar terhindar dari pencurian akun maupun penyalahgunaan informasi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyusun strategi untuk mengembalikan dana Warga Negara Indonesia (WNI) yang disimpan di luar negeri tanpa dilaporkan. Dia berencana memeriksa pajak para orang kaya tersebut.

Purbaya menerangkan, berbagai cara sempat dilakukan pemerintah untuk repatriasi harta WNI yang disimpan di luar negeri tersebut. Namun, ternyata upaya-upaya itu belum berhasil meskipun dibarengi dengan beberapa fasilitas.

fyi the news is in japanese language

The Japanese Ministry of Foreign Affairs will use Official Development Assistance (ODA) to protect Japan's content industry, including manga, anime, and games, which are suffering significant losses due to rampant piracy. The ministry plans to select approximately 10 developing countries, such as Vietnam and Indonesia, for this initiative. The aim is to support the development of copyright protection laws and human resource training, thereby creating an environment for the distribution of legitimate products. A government official revealed this on the 5th.

The government has set a target of 20 trillion yen in overseas sales for the content industry by 2033, but according to estimates by the Ministry of Economy, Trade and Industry, the total damage last year from illegal uploading of Japanese manga and anime to the internet and online sales of counterfeit character goods amounted to 10.4 trillion yen.

Several pirated manga websites have been identified in Vietnam, and Prime Minister Sanae Takaichi, during a meeting with Prime Minister Le Minh Hung in May, called for the promotion of effective measures to crack down on the operators of these sites.

In addition to Vietnam and Indonesia, the plan is to sequentially select target countries from Southeast Asia, the Middle East, and Africa, dispatch legal experts, conduct awareness-raising activities, and invite local company employees to copyright training in Japan.

---

Kementerian Luar Negeri Jepang akan menggunakan Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) untuk melindungi industri konten Jepang, termasuk manga, anime, dan gim, yang mengalami kerugian signifikan akibat pembajakan yang merajalela. Kementerian berencana untuk memilih sekitar 10 negara berkembang, seperti Vietnam dan Indonesia, untuk inisiatif ini. Tujuannya adalah untuk mendukung pengembangan undang-undang perlindungan hak cipta dan pelatihan sumber daya manusia, sehingga menciptakan lingkungan untuk distribusi produk yang sah. Seorang pejabat pemerintah mengungkapkan hal ini pada tanggal 5.

Pemerintah telah menetapkan target penjualan industri konten ke luar negeri sebesar 20 triliun yen pada tahun 2033, tetapi menurut perkiraan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri, total kerugian tahun lalu akibat pengunggahan ilegal manga dan anime Jepang ke internet serta penjualan daring barang-barang karakter palsu mencapai 10,4 triliun yen.

Beberapa situs web manga bajakan telah diidentifikasi di Vietnam, dan Perdana Menteri Sanae Takaichi, selama pertemuan dengan Perdana Menteri Le Minh Hung pada bulan Mei, menyerukan promosi langkah-langkah efektif untuk menindak operator situs-situs tersebut.

Selain Vietnam dan Indonesia, rencananya adalah secara bertahap memilih negara-negara target dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika, mengirimkan pakar hukum, melakukan kegiatan peningkatan kesadaran, dan mengundang karyawan perusahaan lokal untuk mengikuti pelatihan hak cipta di Jepang.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai membidik wajib pajak baru atau para wajib pajak yang belum terdaftar di sistem perpajakan, dalam rangka meningkatkan pengawasan kepatuhan.

Dalam Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yang ditandatangani Direktor Jenderal Pajak Bimo Wijayanto per 15 Juli 2026, pengawasan wajib pajak yang belum terdaftar ini nantinya akan digolongkan ke dalam Daftar Prioritas Ekstensifikasi (DPE).

"DPE adalah daftar sasaran ekstensifikasi yang diusulkan oleh komite kepatuhan tingkat KPP dan Kantor Wilayah DJP serta ditetapkan oleh komite kepatuhan tingkat Kantor Pusat DJP yang diprioritaskan untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan ekstensifikasi atau edukasi pada tahun berjalan," sebagaimana dikutip dari SE Dirjen Pajak, Jumat (17/7/2026).

Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar didahului dengan perencanaan Pengawasan melalui penyusunan strategi Pengawasan dan penyusunan DPE sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Komite Kepatuhan.

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan DPE yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP, Kepala Seksi Pengawasan yang memiliki tugas dan fungsi terkait Pengawasan berbasis kewilayahan menyusun usulan Tim Pengawasan Perpajakan untuk melakukan Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar atas Wajib Pajak yang ditetapkan dalam DPE.

Tim Pengawasan Perpajakan ini terdiri dari 1 supervisor, 1 ketua tim yang merupakan account representative (AR) dan atau pegawai DJP yang ditugaskan memiliki peta zona petugas pengawasan sesuai lokasi wajib pajak, serta 1 anggota tim ayang merupakan AR dan atau pegawai DJP yang ditugaskan berada dalam satu seksi pengawasan.

Tim Pengawasan Perpajakan melakukan persiapan dalam rangka pemahaman atas Data dan/atau Keterangan atas profil, posisi risiko, dan data mengenai income, cost, asset, liability, dan/atau equity Wajib Pajak pada Sistem Administrasi Pengawasan DJP.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar, dapat dilakukan juga permintaan dukungan data dan/atau informasi berupa: permintaan data pihak ketiga; permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan; permintaan bantuan penilaian untuk tujuan perpajakan; dan/atau permintaan data dan/atau informasi kepada Pihak Terkait, pada Sistem Administrasi Pengawasan DJP.

Saat proses pengumpulan data, petugas bahkan diharuskan untuk mengumpulkan informasi data objek pajak, yang termasuk di dalamnya nomor identitas data seperti nomor plat kendaraan, nomor sertifikat tanah, nomor rekening, nomor akta jual beli dalam hal tersedia.

Setelahnya Kepala KPP Pratama akan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) berdasarkan data dan atau keterangan yang diperoleh seperti data income, cost, asset, liability, dan equity dari wajib pajak belum terdaftar.

Dari hasil penerbitan SP2DK ini, wajib pajak diharuskan memberikan tanggapan dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. Bila tidak mau dapat diperpanjang jangka waktu penyampaian tanggapan paling lama 7 hari setelah jangka waktu penyampaian tanggapan berakhir.

Selain itu, dimungkinkan juga tindak lanjut hasil pengawasan wajib pajak belum terdaftar melalui usulan Pembatasan atau Pemblokiran Layanan Publik Tertentu Pengusulan pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapula usulan pemeriksaan, usulan pengembangan dan analisis informasi data, laporan dan pengaduan.

Putusan pengadilan yang memenangkan warga Sentul City belum juga dijalankan Pemerintah Kabupaten Bogor. Perkara tersebut kini memasuki babak baru setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung meminta Gubernur Jawa Barat menjatuhkan sanksi administratif kepada Bupati Bogor selaku termohon eksekusi.

Permintaan itu tertuang dalam surat Ketua PTUN Bandung Nomor 998/KPTUN.W2.TUN.2/HK2.6/VII/2026 tertanggal 10 Juli 2026 yang didapatkan detikJabar, Kamis (16/7/2026). Surat tersebut berkaitan dengan permohonan eksekusi perkara Nomor 51/G/TF/2022/PTUN.Bdg antara Herman Boenardy dan sejumlah warga Sentul City melawan Bupati Bogor serta PT Sentul City.

Ada tiga pilihan sanksi yang disampaikan pengadilan. Pertama, pembayaran uang paksa dan atau ganti rugi. Kedua, pemberhentian sementara dengan tetap memperoleh hak-hak jabatan. Ketiga, pemberhentian sementara tanpa mendapatkan hak-hak jabatan.

"Dengan ini diminta kepada Gubernur Jawa Barat untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Termohon/Termohon Eksekusi," demikian salah satu bagian surat yang ditandatangani Ketua PTUN Bandung, Dr. Nelvy Christin.

Meski demikian, pemberhentian sementara tersebut masih berupa pilihan sanksi yang diminta PTUN Bandung. Surat itu belum menyebutkan adanya keputusan Gubernur Jawa Barat untuk menjatuhkan salah satu hukuman kepada Bupati Bogor.

Respons Pemkab Bogor

Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan tetap menghormati Putusan PTUN Bandung Nomor 51/G/TF/2022/PTUN.Bdg dan berkomitmen menjalankan amar yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Pemerintah Kabupaten Bogor pada prinsipnya menghormati setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berkomitmen melaksanakan amar putusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian keterangan resmi Pemkab Bogor yang diterima detikJabar, Kamis (16/7/2026) sore.

Pemkab menyebut PTUN Bandung telah memeriksa dan mengawasi pelaksanaan putusan tersebut pada 9 Juli 2026. Dalam forum itu, Ketua PTUN Bandung menyampaikan rencana menerbitkan surat pemberitahuan mengenai upaya paksa kepada Gubernur Jawa Barat pada 10 Juli 2026 sebagai bagian dari mekanisme pengawasan eksekusi.

Pemerintah daerah mengaku telah menindaklanjuti amar putusan dan melaporkan perkembangannya kepada Ketua PTUN Bandung pada 20 Mei, 24 Juni, dan 9 Juli 2026. Laporan tersebut memuat langkah yang telah ditempuh, hambatan yang dihadapi, serta bukti pelaksanaan putusan.

Menyusul beredarnya Surat Nomor 998/KPTUN.W2.TUN.2/HK2.6/VII/2026 tentang Penjatuhan Sanksi Administratif, Pemkab Bogor berencana meminta penjelasan kepada Ketua PTUN mengenai keabsahan dokumen dan mekanisme penyampaiannya.

"Klarifikasi tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa seluruh informasi yang berkembang di masyarakat sesuai dengan fakta dan mekanisme administrasi yang berlaku," tulis Pemkab.

Hingga keterangan itu diterbitkan, Pemkab mengaku belum menerima tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pemkab menambahkan, penuntasan putusan melibatkan kewenangan beberapa instansi. Pemerintah daerah bertanggung jawab menjalankan amar sesuai kewenangannya, sedangkan penerbitan Sertifikat Hak Pakai sebagai tahapan akhir penyerahan PSU menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional.

"Pemerintah Kabupaten Bogor tetap berkomitmen menyelesaikan pelaksanaan Putusan Nomor 51/G/TF/2022/PTUN.Bdg secara bertahap, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tulis Pemkab Bogor dalam keterangannya.

Kronologi Perkara Warga Sentul City

Perkara ini bermula dari gugatan warga Sentul City mengenai kewajiban Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengelola, membina, dan mengawasi penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU. Pemerintah daerah juga diwajibkan melakukan verifikasi, meminta penyerahan PSU, menghentikan pembukaan lahan di Klaster Vepasamo, serta mempercepat komunikasi dan proses serah terima fasilitas umum.

Putusan tersebut dijatuhkan pada 15 November 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap. PTUN Bandung kemudian menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor 51/Pen.Eks/TF/2022/PTUN.Bdg pada 13 Juni 2023. Isinya memerintahkan termohon melaksanakan putusan. Jika perintah itu diabaikan, termohon dapat dikenai uang paksa dan atau sanksi administratif.

Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, PTUN Bandung menyatakan putusan tersebut belum dilaksanakan. Kondisi itulah yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk meminta Gubernur Jawa Barat mengambil tindakan.

PTUN merujuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Aturan itu menegaskan bahwa pejabat pemerintahan wajib mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif sedang, termasuk pemberhentian sementara dari jabatan.

Apabila putusan tetap tidak dijalankan, PTUN Bandung menyiapkan langkah lanjutan. Ketidakpatuhan termohon dapat diumumkan melalui media massa dan dilaporkan kepada Presiden. Pemberitahuan juga bisa diteruskan kepada DPR, DPD, atau DPRD agar menjalankan fungsi pengawasan.

Perempuan berinisial FR (31), tersangka dalam kasus tewasnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias, AL, ternyata sempat berkonsultasi dengan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) sebelum ditangkap polisi.

Fakta itu diungkap Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Risky Lubis saat memaparkan perkembangan penyidikan kasus tersebut, Rabu (15/7).

Menurut Adrian, FR mencari informasi mengenai kemungkinan dirinya dipanggil penyidik setelah korban tewas dengan melompat dari lantai 12 Apartemen Skyview, Medan.

"Setelah mereka keluar, si FR ini sempat berkonsultasi dengan AI. Salah satu yang ditanyakan, berapa hari kita akan dipanggil ke kantor polisi sebagai saksi dari waktu kejadian," kata Adrian.

Selain itu, FR juga menanyakan apakah dirinya sudah berada dalam posisi aman apabila tidak dipanggil polisi selama satu pekan setelah kejadian, hingga meminta saran bagaimana bersikap saat menjalani pemeriksaan.

"Kalau satu minggu setelah kejadian kita tidak dipanggil polisi, apakah kita sudah di posisi aman atau belum? Terus bagaimana caranya supaya tenang menghadapi nanti kalau dipanggil polisi. Nah, itulah salah satu yang menarik," ujarnya.

Meski demikian, penyidik tetap menelusuri kasus tersebut hingga akhirnya menangkap FR di sebuah hotel di kawasan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, pada Sabtu (11/7). Dalam perkara ini, polisi juga menetapkan JS (29) sebagai tersangka.

Diduga Memeras Korban

Polisi menjelaskan, peristiwa bermula ketika korban AL memesan perempuan melalui aplikasi MiChat pada Jumat (10/7) dini hari.

Korban awalnya membuat janji dengan FR. Namun setelah bertemu di Apartemen Skyview, korban memilih menggunakan jasa JS karena menilai foto FR di aplikasi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Korban kemudian memilih tersangka JS. Ini kok enggak sesuai foto. Karena enggak sesuai foto, korban maunya sama si JS," ujar Adrian.

FR kemudian meminta uang Rp 400 ribu sebagai kompensasi pembatalan kesepakatan. Setelah itu, korban membayar biaya layanan JS sebesar Rp 850 ribu.

Usai hubungan seksual berlangsung sekitar 10 menit, korban meminta layanan tambahan. Namun, tidak tercapai kesepakatan mengenai biaya tambahan tersebut.

Menurut polisi, setelah itu JS memanggil FR masuk ke kamar. Keduanya kemudian meminta tambahan uang Rp 4,5 juta kepada korban.

"Di situ mereka meminta uang tambahan sebesar Rp 4.500.000," kata Adrian.

Saat korban menolak, kedua tersangka disebut terus mendesak dan meminta korban memperlihatkan saldo rekeningnya.

Merasa tertekan, korban sempat mengatakan akan melompat dari apartemen apabila terus dipaksa membayar. Polisi menyebut kedua tersangka justru menantang korban untuk melompat.

"Korban berkata, 'Kalau terus kalian minta, nanti aku loncat.' Kemudian kedua tersangka mengatakan, 'Ya sudah, loncat saja kalau berani'," ujar Adrian.

Tak lama kemudian, korban melompat dari lantai 12 apartemen dan meninggal dunia. Setelah kejadian, kedua tersangka meninggalkan lokasi menggunakan taksi.

Dijerat Pasal Menghasut Bunuh Diri

Polisi menyatakan FR dan JS telah ditahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya mengaku telah menjalankan modus pemerasan berkedok layanan seksual selama sekitar enam bulan dan sedikitnya tiga kali beraksi. Keterangan itu masih didalami penyidik.

Kedua tersangka dijerat Pasal 462 KUHP tentang tindak pidana menghasut seseorang untuk bunuh diri dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara.

Sebelumnya, korban AL ditemukan tewas setelah terjatuh dari kamar di lantai 12 Apartemen Skyview, Jalan Abdul Hakim, Kecamatan Medan Selayang. Polisi memastikan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh korban selain luka akibat terjatuh.

Disney is exploring making some of its streaming content available at an unbeatable price: free.

The Mouse House is discussing making some content accessible on Disney+ without a paywall, according to two people familiar with the matter.

Product and tech chief Adam Smith spoke about enabling free-tier content during a streaming town hall on Thursday afternoon, one staffer said. Smith didn't share a timeline for this initiative or a sense of the scope, this person added.

A person familiar with Disney's streaming strategy said these talks are part of an ongoing discussion about concepts to better serve fans.

Currently, the Disney+ and Hulu bundle costs $12.99 a month with ads or $19.99 without ads at full price.

Free streaming services like YouTube have become popular with audiences, generating significant growth in viewership share on US-based TVs compared to their paid peers, according to Nielsen data. The three largest free streamers accounted for 18.7% of watch time on US TVs in April, up from 16.8% a year earlier and 12.7% in April 2024.

As paid streamers have raised prices, consumers have increasingly sought out free content on YouTube and on ad-supported services like Tubi and The Roku Channel. (Tubi parent Fox is planning to double down on free streaming by buying Roku for $22 billion.)

A free tier could help Disney+ stand out among paid streamers. Apple TV and Paramount+ let users sample some full episodes, but paid streaming services generally don't have robust free offerings.

Disney and its Hollywood peers are also looking to boost engagement by embracing new formats like short-form video, podcasts, and micro dramas, which are bite-sized vertical shows.

In recent months, Disney has added vertical clips to its flagship streaming app, as has Paramount+. Disney CEO Josh D'Amaro has told staffers he's prioritizing "product and technology innovation" in streaming.

Netflix announced this week that it's adding 3- to 20-minute videos next month from publishers like BuzzFeed Studios, Condé Nast, Hearst Magazines, Penske Media, and People Inc. The streaming giant made a major move into video podcasts earlier this year and has also dabbled in vertical video.

Sebanyak 4.000 anak Indonesia diadopsi oleh warga negara Belanda pada 1970-an. Sejumlah yayasan dan panti asuhan swasta waktu itu bergerilya mencari anak-anak dari keluarga miskin. Mereka kini berupaya melacak dan bertemu orang tua kandungnya di Indonesia. Anak-anak adopsi itu berhimpun di Yayasan Ibu Indonesia di Groningen.