u/Amphylos

Remove kalo ga sesuai ya, maaf mod, agak gak kepikir post di mana.

Jadi gw ada temen orang jepang yang meninggal, cuman gw ga kenal keluarganya (kita temen semi online) biasanya gw ketemu sama dia doang.

Kalau bisa gw pengen ikut lawat ke kuburannya, tapi ga tau langkahnya gimana?

Dan kira-kira berapa lama bisa coba kontak lagi ya? Sepertinya keluarganya yang pegang fb nya

Gw penasaran aja sih, bagi yang di sini udah tinggal di jepang dan ngalamin, gimana cara ngehubunginnya yang proper nya, berapa lama setelahnya, dll.

Hello, I am looking to buy an item from bazos.cz and shipping it to UK, is here anyone who can help me doing so?

ZONASI.ID – Dalam satu dekade terakhir, media sosial mengalami perubahan besar. Platform yang awalnya dirancang sebagai ruang berbagi cerita sehari-hari kini berubah menjadi arena kompetisi perhatian, personal branding, hingga pemasaran digital.

Perubahan ini memunculkan fenomena baru yang semakin terlihat di kalangan Generasi Z dan Milenial, yaitu semakin sedikitnya unggahan di akun media sosial pribadi.

Fenomena tersebut mendapat perhatian dari Kyle Chayka, penulis dan kritikus budaya dari The New Yorker sekaligus penulis buku Filterworld: How Algorithms Flattened Culture.

Menurut Chayka, dunia digital sedang memasuki era yang ia sebut sebagai Posting Zero, sebuah kondisi ketika pengguna memilih berhenti membagikan kehidupan pribadinya di ruang publik digital karena manfaatnya dianggap tidak lagi sebanding dengan risiko yang harus ditanggung.

Pandangan ini menjadi relevan karena menunjukkan bagaimana hubungan generasi muda dengan media sosial telah berubah secara fundamental.

Jika dahulu mengunggah foto, status, atau aktivitas sehari-hari menjadi kebiasaan yang dianggap wajar, kini justru banyak anak muda memilih menjadi penonton daripada pembuat konten.

Posting Zero: Ketika Berhenti Mengunggah Menjadi Pilihan yang Rasional

Menurut Kyle Chayka, salah satu penyebab utama munculnya Generasi Zero Posting adalah matinya budaya casual posting.

Pada masa awal media sosial, seseorang dapat mengunggah foto makan siang, perjalanan singkat, atau momen sederhana tanpa memikirkan kualitas visual maupun jumlah interaksi yang akan diterima. Kini situasinya sangat berbeda.

Linimasa dipenuhi konten influencer, video viral, promosi produk, hingga konten yang dirancang khusus agar disukai algoritma.

Akibatnya, pengguna biasa merasa unggahan sederhana mereka tidak lagi memiliki tempat. Setiap posting seolah harus tampil menarik, estetis, dan memiliki nilai hiburan agar mendapat perhatian.

Perubahan tersebut juga mengubah kontrak sosial media digital. Pada era 2010-an, banyak orang percaya bahwa semakin sering mengunggah konten maka semakin besar peluang memperoleh audiens, pengakuan, dan hubungan sosial.

Namun, bagi banyak anak muda saat ini, imbalan tersebut tidak lagi sebanding dengan konsekuensinya. Risiko menjadi sasaran komentar negatif, public shaming, kesalahan yang dapat viral dalam hitungan menit, hingga tekanan akibat jumlah likes dan komentar membuat aktivitas mengunggah terasa melelahkan secara psikologis.

Chayka berpendapat bahwa kecuali seseorang memang ingin menjadi kreator profesional atau influencer, tidak ada lagi alasan kuat untuk terus membagikan kehidupan pribadi kepada publik.

Meski demikian, berkurangnya aktivitas unggahan bukan berarti Generasi Z menjadi antisosial. Sebaliknya, mereka hanya memindahkan interaksi ke ruang digital yang lebih privat.

Percakapan kini lebih banyak berlangsung melalui grup WhatsApp, Discord, iMessage, Telegram, atau pesan langsung di berbagai platform

Di ruang tertutup tersebut mereka tetap berbagi foto, meme, video, hingga cerita pribadi, tetapi hanya kepada orang-orang yang benar-benar dipercaya.

Pergeseran ini menunjukkan bahwa kebutuhan untuk berkomunikasi tetap tinggi, hanya saja bentuknya menjadi lebih intim dan jauh dari pengawasan algoritma.

Kyle Chayka juga melihat fenomena ini sebagai bentuk kesadaran kolektif terhadap dampak negatif budaya media sosial modern.

Selama bertahun-tahun, pengguna didorong untuk terus membangun citra diri, mengembangkan personal branding, dan mempertahankan eksistensi digital.

Tekanan tersebut pada akhirnya memicu kelelahan mental karena setiap aktivitas sehari-hari seolah harus layak dipublikasikan.

Dalam pandangan Chayka, keputusan untuk berhenti mengunggah bukan merupakan kemunduran teknologi, melainkan langkah sehat untuk mengambil kembali kendali atas kehidupan digital.

Fenomena Posting Zero memperlihatkan bahwa ukuran koneksi sosial tidak lagi ditentukan oleh seberapa sering seseorang muncul di linimasa publik.

Justru, hubungan yang lebih bermakna kini banyak dibangun melalui percakapan pribadi, komunitas kecil, dan komunikasi yang lebih autentik.

Generasi muda mulai menyadari bahwa privasi merupakan aset yang semakin berharga di era ekonomi perhatian (attention economy), ketika setiap unggahan dapat diubah menjadi data, komoditas, atau bahan konsumsi algoritma.

Pandangan Kyle Chayka memberikan perspektif penting mengenai masa depan media sosial. Dunia digital kemungkinan tidak akan kehilangan aktivitas sosial, tetapi cara orang berinteraksi akan terus berubah menuju ruang yang lebih privat, lebih aman, dan lebih manusiawi.

Generasi Zero Posting bukan berarti generasi yang diam, melainkan generasi yang semakin selektif dalam menentukan apa yang layak dibagikan kepada publik.

Di tengah dominasi algoritma dan budaya viral, keputusan untuk tidak mengunggah apa pun justru dapat menjadi bentuk kebebasan digital yang paling nyata. []

. . . . . . . . . . . . .

Sebagai seseorang yang gunain khusus sosmed lebih ke hobby, gw sendiri sudah menjalani zero posting selama sekitar 2 tahun. Gw sendiri komen dan interaksi sesama komunitas, tapi hanya komentar, bukan posting barang milik pribadi.

Sayangnya, gw sendiri pernah keluarga mengalami kejadian penipuan yang diambil dari info di sosmed. Sejak itu pun maka gw putuskan untuk berhenti posting.

Kalaupun ada misal posting tentang lokasi, posting dilakukan telat beberapa saat setelah berada di sana, salahsatunya caranya adalah begitu.

Bagaimana dengan kalian?

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah berencana membentuk Dewan Kawasan Industri Nasional (DKIN) sebagai lembaga baru untuk memperkuat pengelolaan dan pengembangan kawasan industri di Indonesia. Badan tersebut dirancang berada langsung di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Rencana pembentukan DKIN disampaikan Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Tri Supondy, dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (29/6/2026).

"Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kawasan industri secara nasional, perlu dibentuk Dewan Kawasan Industri Nasional atau DKIN," kata Tri Supondy dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Senin (29/6/2026).

Tri menjelaskan, struktur organisasi DKIN akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua, sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming akan menjabat sebagai wakil ketua.

Adapun Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan mengemban tugas sebagai ketua harian DKIN.

"DKIN ini dipimpin langsung oleh presiden sebagai ketua, wakil presiden sebagai wakil ketua, dan menteri perindustrian sebagai ketua harian, dengan anggota yang berasal dari kementerian/lembaga terkait serta pemangku kepentingan atau perwakilan pemangku kepentingan," jelas Tri.

Operasional DKIN nantinya akan didukung oleh sekretariat yang dipimpin secara ex officio oleh pejabat struktural di Kementerian Perindustrian.

"Operasional DKIN ini akan didukung oleh satu sekretariat yang dipimpin secara ex officio oleh pejabat struktural di Kementerian Perindustrian untuk memastikan sinkronnya tugas Kementerian Perindustrian dengan peran DKIN," ujarnya.

Meski belum mengungkap target waktu pembentukan DKIN, Kementerian Perindustrian menilai badan tersebut akan memiliki peran strategis dalam mempercepat pengembangan kawasan industri nasional.

Tri menyebut DKIN akan menjadi forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menghambat pengembangan kawasan industri.

Pembentukan DKIN menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola kawasan industri sebagai salah satu pilar pengembangan sektor manufaktur nasional.

Dengan koordinasi yang berada langsung di bawah presiden, pemerintah berharap proses penyusunan kebijakan, penyelesaian hambatan lintas sektor, hingga pengawasan implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif. Langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing kawasan industri Indonesia serta mendorong masuknya investasi baru di sektor manufaktur.

Hingga kini, Kementerian Perindustrian masih menyiapkan mekanisme pembentukan DKIN beserta regulasi yang akan menjadi dasar operasional lembaga tersebut.

. . . . . . . . . . . . . . .

Pemerintah secara resmi meluncurkan logo dan identitas visual peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 29 Juni 2026. Logo terpilih merupakan hasil karya anak bangsa, Fajar Novario dari Padang yang telah menerjemahkan tema besar HUT ke-81 RI yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.

“Karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73 persen dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026,” ucap Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardianto dalam keterangannya.

Menurut Wamen Juri, secara visual desain logo ini tampak tegas dengan filosofi yang kuat. Desain logo ini juga berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara.

“Dalam keragaman tersebut, terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi fondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” kata Wamen Juri.

Pada kesempatan tersebut, Wamen Juri turut menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT RI melalui mekanisme polling publik. Tidak hanya dalam pemilihan logo, pemerintah berharap masyarakat turut berpartisipasi dalam menyemarakkan HUT Kemerdekaan.

“Bapak Presiden berharap agar kemeriahan HUT RI ke-81 kemerdekaan RI ini menjadi milik masyarakat, Bapak Presiden berpesan agar rakyat terus berpartisipasi aktif dan mengambil peran dalam peringatan HUT RI tahun ini,” katanya.

“Mari kita semua masyarakat merayakan dengan semarak, semangat, penuh sukacita dan kebersamaan. Kibarkan Merah Putih di rumah, di sekolah, di kantor, dan di ruang-ruang publik lainnya,” tandasnya.

Pemerintah juga mengajak seluruh pihak untuk menyambut dan menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan menyebarluaskan dan menggunakan tema serta logo resmi pada berbagai media. Panduan penggunaan dan bahan logo resmi dapat diakses dan diunduh secara langsung melalui situs web logohutri.istanapresiden.go.id.

“Jadi di sana juga masyarakat bisa mendapatkan contoh-contoh implementasi logo itu ke dalam berbagai media. Di spanduk, di merchandise, di billboard, atau di platform-platform media sosial juga ada contoh-contoh. Jadi bisa mudah masyarakat untuk mengakses logo resmi,” kata Wamen Juri.

Turut hadir dalam peluncuran logo tersebut yakni Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Sekretaris Presiden Letjen TNI Ariyo Windutomo, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

(BPMI Setpres)

Suara.com - Penunjukan asisten pribadi Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda sebagai Komisaris PT Krakatau Posco memunculkan perhatian publik terhadap struktur kepemimpinan perusahaan tersebut.

Seiring ramainya pembahasan mengenai sosok Mufli Budi Ananda, banyak masyarakat juga mulai mempertanyakan siapa sebenarnya pemilik PT Krakatau Posco dan bagaimana perusahaan itu berdiri.

Sebagai salah satu produsen baja terpadu terbesar di Indonesia, PT Krakatau Posco memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan industri nasional melalui produksi baja berkualitas tinggi.

Lantas, Krakatau Posco milik siapa, bagaimana sejarah pendiriannya, dan siapa sosok Mufli Budi Ananda yang kini dipercaya menduduki kursi komisaris? Berikut ulasan selengkapnya.

Siapa Pemilik Krakatau Posco?

PT Krakatau Posco bukan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh satu individu maupun satu perusahaan tunggal.

Perusahaan ini berdiri sebagai perusahaan patungan (joint venture) antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dari Indonesia dengan POSCO, perusahaan baja asal Korea Selatan yang dikenal sebagai salah satu produsen baja terbesar di dunia.

Kerja sama tersebut resmi diwujudkan melalui pendirian PT Krakatau Posco pada 26 Agustus 2010. Kolaborasi dua perusahaan besar itu bertujuan memperkuat industri baja nasional sekaligus meningkatkan kapasitas produksi baja dalam negeri agar mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun regional.

Pembangunan fasilitas produksi dimulai pada 2011 dan diselesaikan dalam kurun waktu sekitar tiga tahun. Setelah melalui tahap konstruksi dan pengujian, pabrik mulai memasuki masa produksi komersial pada awal 2014.

Keberadaan PT Krakatau Posco menjadi tonggak penting bagi industri baja nasional karena perusahaan ini mengoperasikan pabrik baja terpadu pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi Blast Furnace atau tanur tinggi.

Teknologi tersebut memungkinkan proses produksi baja dalam skala besar dengan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan metode konvensional.

Melalui teknologi tersebut, perusahaan memproduksi berbagai produk baja yang menjadi bahan baku bagi sektor konstruksi, otomotif, galangan kapal, energi, hingga manufaktur.

Pada tahap awal operasionalnya, pabrik memiliki kapasitas produksi mencapai sekitar 3 juta ton baja per tahun.

Kapasitas tersebut dirancang untuk terus dikembangkan hingga sekitar 6 juta ton per tahun pada fase berikutnya sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan baja di Indonesia maupun kawasan Asia.

Investasi pembangunan tahap pertama mencapai sekitar 2,66 miliar dolar Amerika Serikat. Dana tersebut digunakan untuk membangun berbagai fasilitas utama, termasuk Blast Furnace, Basic Oxygen Furnace, Continuous Casting Machine, Plate Mill, serta infrastruktur pendukung lainnya yang menunjang keseluruhan proses produksi.

Selain membangun fasilitas produksi, proyek ini juga didukung infrastruktur milik kelompok usaha PT Krakatau Steel.

Pada sektor kepelabuhanan misalnya, dibangun dermaga yang mampu melayani kapal berbobot hingga 200.000 DWT untuk memperlancar distribusi bahan baku.

Di sektor energi, kebutuhan listrik dipenuhi melalui kerja sama pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 200 MW.

Sementara kebutuhan air industri dipasok oleh fasilitas pengolahan air yang telah disiapkan untuk mendukung operasional pabrik secara berkelanjutan.

Sebagai perusahaan hasil kolaborasi antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan POSCO Korea Selatan, PT Krakatau Posco menjadi salah satu motor penggerak industri baja nasional.

Kehadirannya tidak hanya memperkuat kapasitas produksi baja dalam negeri, tetapi juga mendukung berbagai sektor strategis yang membutuhkan pasokan baja berkualitas.

Sosok Asisten Raffi Ahmad yang Jadi Komisaris

Nama Mufli Budi Ananda menjadi perhatian publik setelah tercantum dalam susunan Dewan Komisaris PT Krakatau Posco yang dipublikasikan melalui laman resmi perusahaan.

Sebelum bergabung dalam jajaran komisaris, Mufli lebih dikenal sebagai asisten pribadi Raffi Ahmad. Ia kerap mendampingi Raffi dalam berbagai aktivitas, mulai dari kegiatan bisnis, pekerjaan di dunia hiburan, hingga aktivitas pemerintahan.

Perannya semakin dikenal sejak Raffi Ahmad dipercaya mengemban tugas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Dalam berbagai kesempatan, Mufli terlihat mendampingi Raffi saat menjalankan agenda resmi maupun kegiatan lainnya.

Penunjukan Mufli sebagai Komisaris PT Krakatau Posco kemudian memicu beragam tanggapan di media sosial.

Sebagian warganet mempertanyakan latar belakang serta rekam jejak profesionalnya sebelum dipercaya mengisi posisi strategis di salah satu perusahaan baja terbesar di Indonesia

Meski demikian, hingga kini PT Krakatau Posco belum menyampaikan penjelasan resmi mengenai pertimbangan ataupun proses yang melatarbelakangi penunjukan Mufli Budi Ananda sebagai komisaris.

Yang dapat dipastikan, berdasarkan informasi resmi perusahaan, nama Mufli Budi Ananda telah tercantum dalam struktur Dewan Komisaris PT Krakatau Posco bersama jajaran pengurus lainnya.

. . . .

Belum selesai kasus Ginka Febriyanti Ginting yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Retail (Pertare) yang umur 28 tahun pada 2026 dan pernah dituding menjadi koordinator demo bayaran, muncul lagi. Sebelumnya lagi nanik dulj komisaris pertamina

Skala perusahaan nasional dikasih kobok"an terus. Ini penghinaan kepada industri.

Pemerintah diharap mengevaluasi dampak pemangkasan dana transfer ke daerah yang sudah dilakukan pada 2025 dan 2026. Pemangkasan lanjutan pada tahun anggaran 2027 semakin berisiko membuat pembangunan daerah terhenti.

Guru Besar Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, Rabu (24/6/2026), di Jakarta mengingatkan, pemangkasan TKD pada 2025 dan 2026 sudah berdampak luas di daerah.

Anggaran transfer ke daerah atau TKD mulai dipangkas pada 2025. Awalnya, dana TKD dialokasikan Rp 919 triliun, tetapi terkena pemangkasan menjadi Rp 869 triliun. Tahun ini, pemangkasan lebih parah terjadi, alokasi dana TKD hanya Rp 693 triliun.

Pemangkasan ini, menurut Djohermansyah, jelas memberatkan pemerintah daerah karena urusan yang menjadi kewenangan pemda tak berubah. Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 32 urusan yang menjadi kewenangan pemda, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketertiban umum, sosial, tenaga kerja, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, perhubungan, koperasi, dan penanaman modal.

Adapun dana TKD diberikan seiring urusan pemerintah daerah. Alokasi ini, kata Djohermansyah, pada masa Orde Baru juga ada dengan nama subsidi daerah otonom.

Kalaupun TKD dipangkas, lanjutnya, pemerintah pusat semestinya menyiapkan prakondisi bagi daerah untuk membuka sumber-sumber penghasilan baru. Hal ini bisa berupa pajak dan retribusi yang baru. Saat ini, pemda tak bisa menambah pajak dan retribusi baru karena dalam UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ditetapkan pemerintah provinsi hanya boleh menarik enam jenis pajak, sedangkan pemerintah kabupaten/kota sembilan jenis.

Pemerintah pusat juga bisa memfasilitasi pemda untuk menggali kerja sama dengan pihak swasta atau pihak ketiga. Namun, hal ini diakui memerlukan waktu.

Cara lain adalah mengurangi urusan yang ditangani pemda. Namun, selain memerlukan revisi undang-undang, langkah ini akan membuat pemerintahan semakin sentralistik dan tidak sesuai dengan semangat reformasi.

Oleh karena itu, sebelum pemerintah pusat menetapkan dana transfer ke daerah, Djohermansyah meminta ada evaluasi dampak pemangkasan TKD dua tahun ini. Aspirasi dan keluhan kepada daerah pun perlu didengarkan.

”Saya harap TKD dinaikkan lagi, dinormalisasi ke sembilan ratusan (triliun) lagi, bukan malah diturunkan lagi,” ucapnya.

Alokasi TKD di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo pun umumnya di atas Rp 800 triliun.

Demikian pula dana bagi hasil, lanjut Djohermansyah, adalah hak daerah. Karena itu, sudah semestinya daerah-daerah yang memiliki sumber minyak dan gas mendapatkan dana bagi hasil yang memadai.

Kemungkinan besaran TKD 2027 diungkapkan Direktur Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani dalam rapat panitia kerja Badan Anggaran dengan pemerintah di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Besaran dana TKD tahun 2027, menurut Askolani, mengacu pada pidato Presiden Prabowo Subianto ketika menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dalam Sidang Paripurna DPR, 20 Mei lalu.

Presiden saat itu menyebutkan, rasio TKD tahun 2027 berkisar 2,5 persen sampai 2,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jika mengacu pada PDB Indonesia tahun 2025 yang besarnya Rp 23.821 triliun, TKD pada 2027 akan berkisar Rp 595,52 triliun sampai Rp 643,17 triliun.

Angka ini lebih rendah daripada TKD 2026 yang besarnya Rp 693 triliun. Padahal, TKD tahun 2026 telah turun drastis dibandingkan TKD 2025 yang berjumlah Rp 857 triliun setelah efisiensi.

Alokasi anggaran untuk daerah, lanjut Djohermansyah, sudah semestinya disalurkan. Sebab, pemerintah pusat tidak akan bisa mengurus semua urusan pemerintahan di daerah. ”Semakin dekat pemerintahan ke bawah, semakin mudah dia melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat,” kata Djohermansyah.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman juga menilai perlu ada evaluasi komprehensif atas dampak pemangkasan TKD.

Dalam penilaiannya, pemangkasan TKD berdampak pada dua hal, yakni pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur, terutama untuk pembangunan jalan, jembatan, dan sanitasi, menjadi terbengkalai.

Kalaupun pemerintah pusat mengatakan akan mengambil alih, seperti pembangunan sanitasi, realisasinya umumnya masih terbatas.

Pelayanan publik, menurut Herman, kerap dikorbankan. Pemerintah daerah mengeluhkan tidak bisa membayar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K apabila mengalokasikan belanja pembangunan.

Setelah DPR mendorong pemda lebih mengutamakan aparaturnya dan tidak ada rasionaliasi, pemangkasan lanjutan TKD dikhawatirkan akan membuat layanan publik semakin buruk. Pembangunan daerah pun diperkirakan stagnan.

Sebab, kata Herman, sekitar 90 persen dari 546 kabupaten/kota dan provinsi memiliki kapasitas fiskal rendah. Kemampuan kepala daerah untuk mengakses alternatif pembiayaan pun umumnya tergantung kapasitas fiskal itu. Daerah yang lokasinya jauh dari ibu kota dan berkapasitas fiskal rendah biasanya semakin sulit berinovasi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (8/6/2026), menyebut, hanya 39 daerah yang mengaku tak mampu membayar gaji P3K. Namun, baik Djohermansyah maupun Herman menduga jauh lebih banyak lagi daerah yang mengalami kesulitan sama. ”Mungkin yang mengaku kesulitan cuma 39 (daerah),” ujar Herman.

Dia mencontohkan, Pemerintah Provinsi Jakarta mengalami pemotongan TKD Rp 15 triliun tahun ini. Namun, Pemprov Jakarta bisa mengaktifkan pembiayaan non-APBD lain. Sebaliknya, daerah berkapasitas fiskal rendah tak semudah itu melakukannya.

Sekarang saja, lanjut Herman, kepala daerah umumnya menyampaikan hanya fokus pada satu-dua prioritas kerja saja. Sebab, anggaran daerah terbatas.

Pemangkasan TKD ini pun akan semakin membuat harapan pemerataan pertumbuhan ekonomi ke daerah-daerah semakin jauh panggang dari api. Herman mencontohkan, belanja program prioritas pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dikendalikan di pusat dan tak menyebar.

Kenyataannya, dapur-dapur MBG yang disebut sebagai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) lebih banyak berada di daerah dengan kapasitas fiskal tinggi atau di Pulau Jawa. Sebaliknya, di daerah lain, seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua, hanya memiliki sedikit SPPG.

Dalam catatan Kompas, sebaran SPPG lebih banyak ditemukan di wilayah dengan angka tengkes paling rendah di Indonesia. Mengutip peta sebaran SPPG dari Badan Gizi Nasional (BGN) per 1 Mei 2026, dari total 27.427 SPPG, sebagian besar berada di Pulau Jawa. Jumlah SPPG terbanyak ditemukan di Jawa Barat (6.281 SPPG), Jawa Tengah (4.289 SPPG), dan Jawa Timur (3.996 SPPG).

Sementara itu, jumlah SPPG terendah berada di Papua Pegunungan (13 SPPG), Papua Selatan (18 SPPG), dan Papua Barat Daya (33 SPPG). Padahal, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 menunjukkan, angka tengkes tertinggi tercatat di Papua Pegunungan (40 persen), Nusa Tenggara Timur (37 persen), Sulawesi Barat (35,4 persen), Papua Tengah (32,5 persen), Papua Barat Daya (30,5 persen), Nusa Tenggara Barat (29,8 persen), Aceh (28,6 persen), dan Maluku (28,4 persen) (Kompas.id, Selasa 23 Juni 2026).

Argumen bahwa alokasi anggaran dikendalikan dari pusat supaya lebih efisien pun tidak bisa dibuktikan. Buktinya, kata Herman, korupsi MBG yang melibatkan Kepala BGN Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN Sonny Sonjaya menunjukkan kebocoran anggaran sama saja terjadi.

Apabila pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi merata sampai di daerah, lanjut Herman, semestinya alokasi TKD ditambah. Kalaupun ada program prioritas seperti MBG, anggarannya seharusnya dikelola daerah.

Sumber: https://www.kompas.id/artikel/pemerintah-perlu-evaluasi-dampak-pemangkasan-tkd?utm\_campaign=tpd\_-\_ios\_traffic&utm\_source=link&utm\_medium=shared

Dibuat oleh Zen Rachmat Sugito.