u/Amphylos

Google Dibebankan 50 Persen Kerugian Negara Kasus Chromebook, Hakim Minta Kejagung Lakukan Penyidikan

Majelis hakim PT DKI juga merekomendasikan agar Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan terhadap pihak-pihak yang disebut memperoleh keuntungan dari perkara pengadaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta tidak hanya memangkas hukuman mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menjadi 9 tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Majelis juga membagi pembebanan uang pengganti berdasarkan proporsi pihak yang dinilai memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut.

Dalam pertimbangannya, majelis menyatakan Nadiem dibebankan uang pengganti sebesar 35 persen dari total kerugian negara. Sementara korporasi penyedia laptop Chromebook dibebankan 15 persen. Sedangkan Google, yang disebut menerima keuntungan dari penggunaan lisensi ChromeOS dan CDM, dibebankan 50 persen dari total kerugian negara.

Ketua Majelis Hakim PT DKI Jakarta Subachran Hardi Mulyono menyatakan total kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp1.567.880.662.716,74. Kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari pengadaan digitalisasi pendidikan atau Chromebook yang dilakukan Nadiem bersama pihak lainnya sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing.

Dengan demikian terdapat hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan timbulnya kerugian negara yang menjadi objek pemulihan melalui mekanisme pidana tambahan,” kata Subachran saat membacakan pertimbangan putusan, Kamis (24/9).

Dalam pertimbangannya, majelis menyatakan Nadiem selaku Menteri Kemendikbudristek dan pelaku utama dalam tindak pidana penyertaan harus bertanggung jawab mengembalikan kondisi keuangan negara seperti semula.

Namun, tanggung jawab pemulihan tersebut tidak hanya dibebankan kepada Nadiem. Majelis juga mempertimbangkan pihak-pihak yang disebut memperoleh keuntungan dari pengadaan Chromebook.

“Pihak-pihak yang diuntungkan seperti Google dan prinsipal serta distributor atau koperasi penyedia laptop Chromebook juga dibebankan untuk membayar uang pengganti secara proporsional,” kata Subachran.

Atas dasar itu, pihak Google sebagai penerima keuntungan dengan pemakaian lisensi ChromeOS dan CDM dibebankan membayar uang pengganti sebesar 50 persen dari total kerugian negara. Pembayaran tersebut dikurangi dengan uang pengganti yang telah dibayarkan sejumlah pihak yang telah diproses dalam perkara terkait, yakni Mulyatsah sebesar Rp2,2 juta, Hartono Susanto sebesar Rp300 juta, Nia Nurhasanah sebesar Rp250 juta, dan Ibrahim Arif alias Ibam sebesar Rp5 miliar.

Pembagian tersebut menjadi dasar majelis untuk menetapkan uang pengganti yang harus dibayar Nadiem sebesar Rp548,76 miliar. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan uang pengganti Rp809,5 miliar yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Rekomendasikan Penyidikan terhadap Google

Selain membagi pembebanan uang pengganti, majelis hakim PT DKI juga merekomendasikan agar Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan terhadap pihak-pihak yang disebut memperoleh keuntungan dari perkara pengadaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.

Majelis menyatakan hingga saat ini pihak-pihak yang dinilai memperoleh keuntungan, termasuk Google dan korporasi penyedia laptop Chromebook, belum diperiksa dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi.

“Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merekomendasikan agar penyidik pada Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan terhadap penerima keuntungan ilegal tersebut agar keuangan negara dapat dipulihkan kembali,” kata Subachran.

Rekomendasi tersebut, menurut majelis, diperlukan sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara atau asset recovery.

Menanggapi hal tersebut, Penasihat hukum Nadiem, Dodi S. Abdulkadir, menilai pertimbangan tersebut menjadi salah satu bagian penting dari putusan banding. Menurut dia, putusan tersebut memperluas persoalan penegakan hukum dari pejabat publik kepada korporasi.

Dari putusan tadi, ada satu hal yang menarik. Yang sebelumnya musuh penegakan hukum ini hanya terhadap kriminalisasi terhadap pejabat publik di dalam memberikan keputusan-keputusan kebijakan publik, putusan hari ini menambah musuh penegakan hukum dengan melakukan kriminalisasi terhadap korporasi. Jadi korporasinya siapa? Adalah Google,” kata Dodi kepada wartawan seusai persidangan.

Dia menyoroti pembebanan 50 persen kerugian negara kepada Google serta perintah kepada penegak hukum untuk memeriksa korporasi tersebut.

“Di mana pengadilan memutuskan bahwa Google harus membayar 50 persen dari kerugian negara, itu sekitar 800 miliar lebih. Dan ada perintah dari pengadilan untuk Google diperiksa oleh penegak hukum terhadap tindakan-tindakan yang merupakan transaksi bisnis dan transaksi korporasi,” sambungnya.

Dody meminta pemerintah mengevaluasi penerapan penegakan hukum dalam perkara tersebut, khususnya dari sisi due process of law dan penafsiran hukum.

Sementara itu, penasihat hukum Nadiem lainnya, Ari Yusuf Amir, menilai masih terdapat sejumlah hal dalam putusan yang menurutnya dapat dipersoalkan dalam upaya hukum selanjutnya.

“Kalau kita simak dari putusan tadi, banyak sekali celah-celah yang muncul dalam putusan tersebut,” katanya.

Menurut Ari, sejumlah kesaksian yang diajukan pihak Nadiem dan dinilai menguntungkan terdakwa tidak seluruhnya tercermin dalam pertimbangan putusan. Dia juga menyoroti pengurangan pidana dan uang pengganti oleh majelis hakim banding.

“Seandainya memang proses ini diyakini, maka hukuman itu sama atau ditambah. Tetapi ini faktanya dikurangi, bahkan uang penggantinya juga dikurangi,” ujarnya.

Ari mengatakan pihaknya optimistis akan menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

. . . .

Menarik, jadi google akhirnya keseret juga.

Remove kalo ga sesuai ya, maaf mod, agak gak kepikir post di mana.

Jadi gw ada temen orang jepang yang meninggal, cuman gw ga kenal keluarganya (kita temen semi online) biasanya gw ketemu sama dia doang.

Kalau bisa gw pengen ikut lawat ke kuburannya, tapi ga tau langkahnya gimana?

Dan kira-kira berapa lama bisa coba kontak lagi ya? Sepertinya keluarganya yang pegang fb nya

Gw penasaran aja sih, bagi yang di sini udah tinggal di jepang dan ngalamin, gimana cara ngehubunginnya yang proper nya, berapa lama setelahnya, dll.

Hello, I am looking to buy an item from bazos.cz and shipping it to UK, is here anyone who can help me doing so?

ZONASI.ID – Dalam satu dekade terakhir, media sosial mengalami perubahan besar. Platform yang awalnya dirancang sebagai ruang berbagi cerita sehari-hari kini berubah menjadi arena kompetisi perhatian, personal branding, hingga pemasaran digital.

Perubahan ini memunculkan fenomena baru yang semakin terlihat di kalangan Generasi Z dan Milenial, yaitu semakin sedikitnya unggahan di akun media sosial pribadi.

Fenomena tersebut mendapat perhatian dari Kyle Chayka, penulis dan kritikus budaya dari The New Yorker sekaligus penulis buku Filterworld: How Algorithms Flattened Culture.

Menurut Chayka, dunia digital sedang memasuki era yang ia sebut sebagai Posting Zero, sebuah kondisi ketika pengguna memilih berhenti membagikan kehidupan pribadinya di ruang publik digital karena manfaatnya dianggap tidak lagi sebanding dengan risiko yang harus ditanggung.

Pandangan ini menjadi relevan karena menunjukkan bagaimana hubungan generasi muda dengan media sosial telah berubah secara fundamental.

Jika dahulu mengunggah foto, status, atau aktivitas sehari-hari menjadi kebiasaan yang dianggap wajar, kini justru banyak anak muda memilih menjadi penonton daripada pembuat konten.

Posting Zero: Ketika Berhenti Mengunggah Menjadi Pilihan yang Rasional

Menurut Kyle Chayka, salah satu penyebab utama munculnya Generasi Zero Posting adalah matinya budaya casual posting.

Pada masa awal media sosial, seseorang dapat mengunggah foto makan siang, perjalanan singkat, atau momen sederhana tanpa memikirkan kualitas visual maupun jumlah interaksi yang akan diterima. Kini situasinya sangat berbeda.

Linimasa dipenuhi konten influencer, video viral, promosi produk, hingga konten yang dirancang khusus agar disukai algoritma.

Akibatnya, pengguna biasa merasa unggahan sederhana mereka tidak lagi memiliki tempat. Setiap posting seolah harus tampil menarik, estetis, dan memiliki nilai hiburan agar mendapat perhatian.

Perubahan tersebut juga mengubah kontrak sosial media digital. Pada era 2010-an, banyak orang percaya bahwa semakin sering mengunggah konten maka semakin besar peluang memperoleh audiens, pengakuan, dan hubungan sosial.

Namun, bagi banyak anak muda saat ini, imbalan tersebut tidak lagi sebanding dengan konsekuensinya. Risiko menjadi sasaran komentar negatif, public shaming, kesalahan yang dapat viral dalam hitungan menit, hingga tekanan akibat jumlah likes dan komentar membuat aktivitas mengunggah terasa melelahkan secara psikologis.

Chayka berpendapat bahwa kecuali seseorang memang ingin menjadi kreator profesional atau influencer, tidak ada lagi alasan kuat untuk terus membagikan kehidupan pribadi kepada publik.

Meski demikian, berkurangnya aktivitas unggahan bukan berarti Generasi Z menjadi antisosial. Sebaliknya, mereka hanya memindahkan interaksi ke ruang digital yang lebih privat.

Percakapan kini lebih banyak berlangsung melalui grup WhatsApp, Discord, iMessage, Telegram, atau pesan langsung di berbagai platform

Di ruang tertutup tersebut mereka tetap berbagi foto, meme, video, hingga cerita pribadi, tetapi hanya kepada orang-orang yang benar-benar dipercaya.

Pergeseran ini menunjukkan bahwa kebutuhan untuk berkomunikasi tetap tinggi, hanya saja bentuknya menjadi lebih intim dan jauh dari pengawasan algoritma.

Kyle Chayka juga melihat fenomena ini sebagai bentuk kesadaran kolektif terhadap dampak negatif budaya media sosial modern.

Selama bertahun-tahun, pengguna didorong untuk terus membangun citra diri, mengembangkan personal branding, dan mempertahankan eksistensi digital.

Tekanan tersebut pada akhirnya memicu kelelahan mental karena setiap aktivitas sehari-hari seolah harus layak dipublikasikan.

Dalam pandangan Chayka, keputusan untuk berhenti mengunggah bukan merupakan kemunduran teknologi, melainkan langkah sehat untuk mengambil kembali kendali atas kehidupan digital.

Fenomena Posting Zero memperlihatkan bahwa ukuran koneksi sosial tidak lagi ditentukan oleh seberapa sering seseorang muncul di linimasa publik.

Justru, hubungan yang lebih bermakna kini banyak dibangun melalui percakapan pribadi, komunitas kecil, dan komunikasi yang lebih autentik.

Generasi muda mulai menyadari bahwa privasi merupakan aset yang semakin berharga di era ekonomi perhatian (attention economy), ketika setiap unggahan dapat diubah menjadi data, komoditas, atau bahan konsumsi algoritma.

Pandangan Kyle Chayka memberikan perspektif penting mengenai masa depan media sosial. Dunia digital kemungkinan tidak akan kehilangan aktivitas sosial, tetapi cara orang berinteraksi akan terus berubah menuju ruang yang lebih privat, lebih aman, dan lebih manusiawi.

Generasi Zero Posting bukan berarti generasi yang diam, melainkan generasi yang semakin selektif dalam menentukan apa yang layak dibagikan kepada publik.

Di tengah dominasi algoritma dan budaya viral, keputusan untuk tidak mengunggah apa pun justru dapat menjadi bentuk kebebasan digital yang paling nyata. []

. . . . . . . . . . . . .

Sebagai seseorang yang gunain khusus sosmed lebih ke hobby, gw sendiri sudah menjalani zero posting selama sekitar 2 tahun. Gw sendiri komen dan interaksi sesama komunitas, tapi hanya komentar, bukan posting barang milik pribadi.

Sayangnya, gw sendiri pernah keluarga mengalami kejadian penipuan yang diambil dari info di sosmed. Sejak itu pun maka gw putuskan untuk berhenti posting.

Kalaupun ada misal posting tentang lokasi, posting dilakukan telat beberapa saat setelah berada di sana, salahsatunya caranya adalah begitu.

Bagaimana dengan kalian?

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah berencana membentuk Dewan Kawasan Industri Nasional (DKIN) sebagai lembaga baru untuk memperkuat pengelolaan dan pengembangan kawasan industri di Indonesia. Badan tersebut dirancang berada langsung di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Rencana pembentukan DKIN disampaikan Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Tri Supondy, dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (29/6/2026).

"Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kawasan industri secara nasional, perlu dibentuk Dewan Kawasan Industri Nasional atau DKIN," kata Tri Supondy dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Senin (29/6/2026).

Tri menjelaskan, struktur organisasi DKIN akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua, sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming akan menjabat sebagai wakil ketua.

Adapun Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan mengemban tugas sebagai ketua harian DKIN.

"DKIN ini dipimpin langsung oleh presiden sebagai ketua, wakil presiden sebagai wakil ketua, dan menteri perindustrian sebagai ketua harian, dengan anggota yang berasal dari kementerian/lembaga terkait serta pemangku kepentingan atau perwakilan pemangku kepentingan," jelas Tri.

Operasional DKIN nantinya akan didukung oleh sekretariat yang dipimpin secara ex officio oleh pejabat struktural di Kementerian Perindustrian.

"Operasional DKIN ini akan didukung oleh satu sekretariat yang dipimpin secara ex officio oleh pejabat struktural di Kementerian Perindustrian untuk memastikan sinkronnya tugas Kementerian Perindustrian dengan peran DKIN," ujarnya.

Meski belum mengungkap target waktu pembentukan DKIN, Kementerian Perindustrian menilai badan tersebut akan memiliki peran strategis dalam mempercepat pengembangan kawasan industri nasional.

Tri menyebut DKIN akan menjadi forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menghambat pengembangan kawasan industri.

Pembentukan DKIN menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola kawasan industri sebagai salah satu pilar pengembangan sektor manufaktur nasional.

Dengan koordinasi yang berada langsung di bawah presiden, pemerintah berharap proses penyusunan kebijakan, penyelesaian hambatan lintas sektor, hingga pengawasan implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif. Langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing kawasan industri Indonesia serta mendorong masuknya investasi baru di sektor manufaktur.

Hingga kini, Kementerian Perindustrian masih menyiapkan mekanisme pembentukan DKIN beserta regulasi yang akan menjadi dasar operasional lembaga tersebut.

. . . . . . . . . . . . . . .